Bangun Kesadaran Demokrasi Sejak Dini Bawaslu Pontianak Gelar Pendidikan Politik Di SMP Kalam Kudus

PONTIANAK - Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pontianak menjadi narasumber dalam pendidikan politik bertempat di SMP Kalam Kudus Pontianak, Jumat 25/04/2025. Pendidikan politik diberikan dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang dihadiri kurang lebih 100 orang siswa/i. Kegiatan dihadiri oleh sekitar 100 orang siswa/i, dengan tujuan membekali generasi muda mengenai pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi menjelang Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029.

Dalam pemaparannya Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan bangsa melalui partisipasi aktif dalam Pemilu dan Pilkada. Ridwan juga memberikan penjelasan mengenai struktur organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing divisi di Bawaslu Kota Pontianak, guna memperluas pemahaman siswa/i mengenai sistem kerja Bawaslu.      

Sementara itu, Erwin Irawan selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi mengaitkan proses demokrasi yang dekat dengan kehidupan siswa/i, seperti pemilihan Ketua OSIS, sebagai bentuk nyata miniatur demokrasi di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan program kerja Divisi PP serta menginformasikan tata cara mengakses informasi resmi terkait Pemilu dan Pilkada melalui laman PPID Bawaslu Kota Pontianak.

Pada kesempatan yang sama, AH. Muzammil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas mendorong para siswa/i untuk turut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Ia menyampaikan pentingnya memahami proses penyusunan daftar pemilih dan berbagai bentuk kerja pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan.

Keseluruhan jalannya kegiatan mendapatkan sambutan yang antusias dari para siswa/I SPM Kalam Kudus Pontianak, yang menunjukkan ketertarikan besar terhadap materi yang disampaikan. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik sejak dini, generasi muda Pontianak dapat tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan aktif dalam mengawal demokrasi Indonesia ke depan.