Pengawasan C-Pemberitahuan Jadi Sorotan, Isfiansyah Paparkan Tantangan dan Solusinya

PONTIANAK – Anggota Bawaslu Kota Pontianak Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDM, Organisasi dan Diklat) Isfiansyah, menjadi narasumber dalam diskusi rutin Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat bertajuk “Selasa Menyapa” yang dilaksanakan secara daring pada Selasa (09/06/2026).  

Dalam kesempatan ini, Isfiansyah mengangkat tema “Tantangan Pengawasan Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih” dengan menyoroti perspektif pengawas hingga tingkat adhoc berdasarkan pengalaman pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Ia menjelaskan bahwa distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (C-Pemberitahuan) merupakan tahapan strategis yang berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, tahapan ini juga memiliki kerawanan terhadap kesalahan administrasi maupun potensi manipulasi sehingga membutuhkan pengawasan yang optimal dari jajaran pengawas adhoc sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan.

Menurut Isfiansyah, pengawas adhoc memiliki peran penting dalam memastikan distribusi surat pemberitahuan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari mengawasi penyaluran langsung kepada pemilih, memastikan kesesuaian data dan alamat penerima, mendeteksi potensi pelanggaran, hingga melaporkan temuan secara cepat dan tepat.

Namun demikian, pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi kuantitas SDM, jumlah pengawas yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah pemilih yang harus diawasi. Selain itu, distribusi beban kerja yang belum merata turut menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan.

Sementara dari aspek kualitas SDM, masih ditemukan perbedaan tingkat pemahaman regulasi, minimnya pengalaman teknis pengawasan, keterbatasan kemampuan investigasi serta variasi kemampuan komunikasi lapangan di antara jajaran pengawas.

Tidak hanya itu, Isfiansyah juga menguraikan berbagai tantangan teknis yang dihadapi selama proses pengawasan, seperti ketidakakuratan data pemilih, distribusi surat pemberitahuan yang tidak tepat waktu, kendala geografis pada wilayah dengan akses sulit, hingga keterbatasan fasilitas operasional pendukung pengawasan.

Pada aspek koordinasi, tantangan juga muncul dalam hubungan kerja antara jajaran pengawas dan penyelenggara pemilu, mulai dari koordinasi dengan KPU dan PPK, sinkronisasi data antar lembaga, hambatan komunikasi secara vertikal, hingga lambatnya respons terhadap temuan yang disampaikan oleh pengawas.

Selain tantangan teknis dan koordinasi, terdapat pula tantangan non-teknis berupa intervensi pihak tertentu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, potensi konflik sosial serta tekanan politik lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Berbagai tantangan tersebut lanjut Isfiansyah, berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas hasil pengawasan. Dugaan pelanggaran yang tidak terdeteksi secara optimal dapat menurunkan kualitas demokrasi serta meningkatkan potensi sengketa Pemilu maupun Pemilihan.

Sebagai upaya penguatan kapasitas pengawasan ke depan, Isfiansyah menekankan pentingnya pelatihan teknis berkelanjutan, simulasi pengawasan distribusi surat pemberitahuan serta peningkatan literasi regulasi bagi seluruh jajaran pengawas. Selain itu, inovasi pengawasan melalui digitalisasi pelaporan, monitoring berbasis data, pemanfaatan aplikasi pengawasan serta pelibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif perlu terus diperkuat.

Mengakhiri paparannya, Isfiansyah menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan mendatang diantaranya, penambahan jumlah SDM adhoc, standarisasi pelatihan secara nasional, peningkatan anggaran operasional serta penguatan sistem pengawasan berjenjang.

Melalui forum “Selasa Menyapa” ini, diharapkan terbangun ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antar jajaran Bawaslu se-Kalimantan Barat guna memperkuat kapasitas pengawasan serta mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang semakin berkualitas, berintegritas dan demokratis.