Bawaslu dan PMII Pontianak Teguhkan Komitmen Tolak Politik Uang Jelang Pemilu

PONTIANAK – Bawaslu Kota Pontianak menerima kunjungan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pontianak dalam rangka penguatan pendidikan demokrasi dan penegasan sikap menolak praktik politik uang menjelang pemilu berikutnya, Senin (02/02/2026). Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun kesadaran masyarakat serta mendorong sosialisasi berkelanjutan terkait bahaya politik uang dalam proses demokrasi.

Mahasiswa menilai praktik politik uang tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk memilih secara bebas, rasional dan bermartabat. Perwakilan PMII Kota Pontianak, Fahrurrosi yang juga mahasiswa IAIN Pontianak, menyampaikan bahwa demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah merupakan dambaan masyarakat karena memberikan ruang bagi pemilih untuk mengenal visi, misi serta figur calon pemimpin secara utuh. “Seharusnya masyarakat memilih berdasarkan gagasan dan kapasitas calon, bukan karena iming-iming materi,” tegas Fahrurrosi.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan sependapat dengan pandangan tersebut. Menurutnya, praktik politik uang tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah sistem demokrasi, melainkan harus dihadapi dengan solusi yang tepat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

“Politik uang sering kali terjadi bukan semata-mata karena kesalahan masyarakat, tetapi juga karena adanya peran elite tertentu. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan harus berjalan seiring dengan edukasi politik,” ujar Ridwan.

Ia menegaskan bahwa pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menekan praktik politik uang. Dengan meningkatnya kesadaran publik, masyarakat diharapkan mampu menolak segala bentuk transaksi politik yang merugikan demokrasi.

Melalui aksi edukasi dan ajakan kepada masyarakat, mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu agar berlangsung jujur, adil dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas politik uang sekaligus memperkuat demokrasi yang berintegritas.