Bawaslu Kota Pontianak Peringkat 1 Badan Publik Informatif
|
PONTIANAK- Badan Pengawas Pemilu Kota Pontianak meraih peringkat 1 sebagai Badan Publik Informatif untuk Kategori Lembaga Penyelenggara Pemilu, pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2019.\n\nPenganugerahan yang di gelar oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut, dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/12/2019), dihadiri sejumlah lembaga dan instansi Pemerintahan se-Kalimantan Barat, serta hadir Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Kalbar, dan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Nuryana.\n\n[caption id=attachment_10811" align="alignleft" width="2560"] Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Gubernur Kalbar[/caption]\n\nAnggota Bawaslu Kota Pontianak Isfiansyah, yang hadir dan menerima penghargaan tersebut mengatakan, keterbukaan informasi merupakan kesadaran bersama terhadap pentingnya arti informasi bagi masyarakat.\n\n"Merujuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka menjadi kewajiban bagi badan publik untuk memberikan informasi kepada publik," ungkap Isfiansyah di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.\n\nBawaslu Kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan penganugerahan tersebut.\n\nIa menjelaskan, anugerah yang diraih Bawaslu Kota Pontianak tentunya tidak terlepas dari kerjasama seluruh keluarga besar Bawaslu Kota Pontianak.\n\n"Tentunya penghargaan ini sebagai motivasi serta semangat untuk dapat terus mempertahankan dan berinovasi dalam melayani informasi terhadap publik," katanya.\n\nIa menambahkan, dengan anugerah yang didapat tentu Bawaslu Kota Pontianak terus dapat berinovasi untuk memberikan pelayanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi, sehingga dapat mempertahankan apa yang telah diraih.\n\n"Mudah-mudahan kategori ini dapat kita pertahankan bahkan kita tingkatkan," tambahnya.\n\nDemikian juga, ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan, lembaga, serta instansi yang transparan dan akuntabel."