Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah dan Dukungan Stakeholder Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

PONTIANAK - Bawaslu Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah dan Dukungan Stakeholder Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024” bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu 05/02/2025. Kegiatan bertujuan untuk meninjau kembali proses dan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. 

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Mursyid Hidayat turut hadir dalam acara sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berperan dalam suksesnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kota Pontianak. “Begitu panjang tahapan pengawasan yang telah kami lakukan, mulai dari Pemilu hingga Pemilihan. Semua tahapan tersebut dapat dilalui dengan baik, meskipun menguras banyak energi dan pikiran,” ujar Ridwan.   

Ridwan juga menegaskan bahwa Bawaslu selalu mendampingi dan mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dijalankan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya, Bawaslu berperan untuk memberikan saran perbaikan serta kritik yang membangun jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang berlaku. “Di setiap tahapan yang tidak sesuai dengan regulasi, Bawaslu hadir untuk memberikan masukan demi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang ada,” tambah Ridwan.  

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk perwakilan dari DPRD, Kejaksaan Negeri, Dandim 1207, Badan Intelijen Negara (BIN), Tim Pemantau Daerah (TPD), Komisi Informasi (KI), KPU, Camat, Organisasi Kemasyarakatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pontianak serta para media. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan sinergi antara Bawaslu dan seluruh stakeholder semakin kuat demi terciptanya proses Pemilu dan Pemilihan yang lebih transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.